‘Chakwera berhutang penjelasan kepada orang Malawi’: HRDC menuntut penyelidikan terhadap perusahaan ‘Covidgate’ | Malawi Nyasa Times

Aktivis hak menuntut agar pemerintah menyelidiki dan memasukkan semua perusahaan yang menaikkan harga barang dan jasa selama pandemi Covid-19 ke dalam daftar hitam.

Dalam laporan audit, terungkap bahwa beberapa perusahaan menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan dari uang Covid-19 sebesar K6,2 miliar.

Salah satu perusahaan tersebut adalah firma fumigasi yang dimiliki oleh Pastor Martin Mainja dari gereja Assemblies of God dan rekan dekat presiden Lazarus Chakwera.

Koalisi Pembela Hak Asasi Manusia (HRDC) mengatakan pemerintah harus menyelidiki semua perusahaan yang mendapat manfaat dari kesepakatan dubius seperti yang terungkap dalam laporan tersebut dan jika ditemukan kesalahan, mereka harus dimasukkan daftar hitam karena pernah mendapat manfaat dari proyek-proyek pemerintah.

HRDC Trapence dan Luke Tembo: Chakwera berhutang penjelasan kepada warga Malawi mengingat perampasan dana juga terjadi di OPC

Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan HRDC pada konferensi pers, koordinator nasional organisasi Luke Tembo mengatakan laporan audit oleh Kantor Audit Nasional (NAO) tentang dana Covid yang diperangi menunjukkan bahwa OPC memilih sendiri perusahaan swasta, Pest Chem 1B dengan biaya K97 jutaan untuk mengasapi gedung-gedung pemerintah meskipun Dinas Kesehatan Kabupaten Lilongwe (Dinkes) bisa melakukan pekerjaan itu dengan harga yang jauh lebih rendah.

Lebih lanjut HRDC menuntut Presiden untuk memberikan penjelasan kepada bangsa, dengan mengatakan perampasan dana juga terjadi di Kantor Presiden dan Kabinet (OPC) dan Satgas Presiden juga terlibat.

Lebih lanjut, HRDC menuntut agar semua pejabat senior yang terlibat dalam pelecehan harus segera dicegah.

Kelompok hak asasi manusia juga menuntut mereka yang mencuri uang itu harus mulai membayar kembali.

HRDC juga telah meminta Presiden untuk membentuk pengadilan khusus untuk mempercepat kasus terkait dana K6,2 miliar Covid19.

Mereka juga menuntut pemerintah memperkuat sistem pengadaan dengan alasan sistem yang ada saat ini lemah dan banyak pejabat yang memanfaatkan.

HRDC mengatakan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Malawi dan Kantor Direktur Deklarasi Pejabat Publik harus menyelidiki para tersangka, jika gagal kelompok hak asasi manusia akan memobilisasi warga Malawi untuk turun ke jalan pada 29 April tahun ini.

Sejauh ini, HRDC telah memberikan waktu tujuh hari kepada pemerintah untuk memenuhi semua tuntutannya.

Ikuti dan Berlangganan Nyasa TV:

Berbagi adalah peduli!

akuntabilitasCoronavirusHRDCRev Malas Chakwera

Disponsori Oleh : Hongkong Prize